Pengertian Informasi Dikecualikan
Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi yang dikecualikan dimasukkan ke dalam Daftar Informasi Yang Dikecualikan.
Daftar Informasi Dikecualikan
| No. | Jenis Informasi | Dasar Hukum | Akibat Info Dibuka | Akibat Info Ditutup | Batas Waktu Pengecualian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Informasi berupa gambar foto dan video tentang rekaman tindakan medis, pasien dan petugas | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h | • Melanggar hak pasien karena dapat mengungkapkan data pasien yang bersifat privasi • Dapat mengganggu kinerja petugas kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis dan pelayanan kesehatan lainnya |
Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia serta melindungi hak pasien dan keluarga terkait privasi | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan KPA/Adum, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus) |
| 2. | Dokumen / berkas kepegawaian PNS meliputi : • Arsip dokumen kepegawaian • Identitas PNS yang melanggar / dijatuhi hukuman disiplin • Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian |
UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 3. | Data identitas pengaduan masyarakat | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h | Mengungkap data pribadi yang bersangkutan | Melindungi data pribadi yang bersangkutan | Sampai ada izin dari pengadu yang bersangkutan |
| 4. | Dokumen / berkas perkara yang masih diproses di pengadilan | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h | Menghambat proses penegakan hukum | Melindungi data pribadi yang bersangkutan dan memperlancar proses penegakan hukum | Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (incraht) |
| 5. | Dokumen penawaran tender (rincian harga satuan) | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h | Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat | Terciptanya persaingan usaha yang sehat | Sampai dengan penetapan penyedia barang / jasa |
| 6. | Proses evaluasi pengadaan barang / jasa | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h | Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat | Melindungi proses tender tetap dapat dipertanggungjawabkan | Sampai dengan penetapan penyedia barang / jasa |
| Pengunjung Hari Ini | : | 1 |
| Pengunjung Online | : | 0 |
| Jumlah Pengunjung | : | 7952 |
.png)
